Sebagian Besar Biaya Pilgub Habis untuk Gaji Petugas

SEMARANG - Sebagian besar anggaran untuk Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 mendatang sebagian besar dihabiskan untuk menggaji petugas penyelenggara.

Dari total anggaran hampir Rp1 triliun, 60 persennya dialokasikan untuk menggaji petugas penyelenggara yang mencapai 563.155 orang.

Berdasarkan data di KPUD Jawa Tengah, ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan mendapat gaji Rp1 juta, sementara anggota PPK mendapatkan gaji masing-masing Rp750 ribu. Jumlah petugas PPK sebanyak 5.730 orang yang disebar di 573 kecamatan.

Ketua panitia pemungutan suara (PPS) akan digaji Rp400 ribu dan anggota sebesar Rp350 ribu. Jumlah personel untuk tingkat PPS sebanyak 51.468 orang tersebar di 8.574 kelurahan/desa.

Di tingkat komite pelaksana pemungutan suara (KPPS), ketua akan mendapat gaji Rp250 ribu dan anggota sebesar Rp200 ribu. Ada 441.952 personel KPPS orang yang bertugas di 63.136 TPS.

Mantan Ketua KPUD Jateng, Fitriyah, mengakui bahwa 60 persen anggaran pilgub terserap untuk honorarium petugas. “Karena dalam pelaksanakan Pilgub akan melibatkan petugas mencapai 600 ribuan orang,” sebut perempuan yang menjabat sebagai ketua KPUD Jateng periode 2003-2008 itu.

Hal tersebut diakui anggota Komisi A DPRD Jateng, Joko Purnomo. Dia menyebutkan dari total anggaran Rp907.591.080.275 untuk pilgub, honorarium petugas pelaksana menempati porsi terbanyak.

Namun, anggaran sebesar itu akan sulit dicairkan bila pelaksanakan Pilgub tetap digelar pada 26 Mei 2013. Ini tentu akan berpengaruh dengan pembayaran gaji honorarium. “Kalau pemilukadanya maju otomatis semuanya akan maju, yang berakibat, pada Desember petugas harus dapat gaji. Kasihan kan kalau mereka bekerja tapi gajinya belum bisa diterima,” terangnya.

Joko juga belum bisa memastikan konsep apa yang akan digunakan, apakah akan dianggarkan tersendiri melalui APBD perubahan 2012 atau menggunakan dana cadangan pilgub.

Sementara itu, Pemprov Jateng meminta agar pelaksanaan Pilgub Jateng tetap dilaksanakan pada Juni 2013. Permintaan itu diajukan dengan dasar untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.
 

Berita Selengkapnya Klik di Sini