OKEJOGJA » 

Mendagri Jamin Data Pemilih Akurat

Fiddy Anggriawan - Okezone
Kamis, 18 Juli 2013 19:56 wib
Mendagri Jamin Data Pemilih Akurat
Mendagri Gamawan Fauzi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjamin permasalahan tentang Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) sudah akurat. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut ada 4,1 juta DP4 bermasalah.

"Waktu itu sudah diralat sama Bawaslu, itu salah penafsiran, dan pagi tadi sudah selesai," jelas Gamawan saat ditemui, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Bahkan, Gamawan berani menjamin keakuratan data yang diberikan oleh Kemendagri kepada KPU. "Sekarang kembali ke KPU yang mencocokkannya ke lapangan lewat Pantarling (panitia pendaftar keliling). DP4 sebagai hulunya, jadi jangan sampai DPS ataupun nantinya DPT sebagai hilirnya juga ikut bermasalah," paparnya.

Sebelumnya, Bawaslu menemukan kesalahan administrasi dalam data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 4.179.153 jiwa di 32 provinsi. Padahal, data DP4 merupakan basis yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daftar pemilih pada Pemilu 2014 nanti.

Ketua Bawaslu Muhammad, menyebutkan kesalahan itu ditemukan dalam proses pengawasan Bawaslu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Data DP4 yang dijadikan acuan berjumlah 187.487.745 pemilih, tanpa provinsi Papua.

Bawaslu melakukan dua pengujian dalam variabel admministrasi. Kesalahan administrasi paling banyak ditemukan di Provinsi Banten sebanyak 5,5 persen. Kemudian di Sulawesi Utara 4,8 persen, Sumatera Selatan 4,3 persen, Jawa Barat 4,1 persen dan Bangka Belitung 4,0 persen.

Kesalahan pertama ditemukan dalam bentuk ketidakcocokan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan kolom tanggal lahir, umur, dan jenis kelamain penduduk dalam DP4. Kesalahan kedua, adanya pengulangan tanggal dan bulan lahir yang sama dalam satu TPS yang tidak rasional.

Selain kesalahan administrasi, berdasarkan laporan mingguan dari Bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota, ditemukan juga beberapa fakta. Seperti daerah yang melakukan pemutakhiran data tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2013.
 

(ded)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BACA JUGA »